Beberapa narasumber saat memberikan paparan materi dalam lokakarya. (humas)
YPP Al Iklash— Pesantren Al Ikhlash kembali menegaskan perannya dalam penguatan agenda nasional dengan menjadi salah satu perwakilan Kabupaten Gresik dalam Lokakarya Penyusunan Kurikulum Jaminan Sosial Pesantren dan Pembentukan Santri Jamsos. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Rumah Politik Kesejahteraan pada Kamis–Jumat, 18–19 Desember 2025, bertempat di Harris Hotel dan Convention Center Malang.
Lokakarya ini merupakan bentuk dukungan konkret terhadap implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya di lingkungan komunitas pesantren. Dalam kegiatan tersebut, Pesantren Al Ikhlash dipercaya sebagai salah satu dari tiga pesantren yang mewakili Kabupaten Gresik, bersama puluhan pesantren lain dari berbagai daerah.
Secara keseluruhan, lokakarya ini diikuti oleh sekitar 51 peserta yang merupakan perwakilan pondok pesantren dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Para peserta terdiri dari pimpinan pesantren, pengelola lembaga pendidikan pesantren, serta unsur pendamping yang memiliki komitmen kuat dalam pengembangan perlindungan sosial berbasis komunitas keagamaan.
Lokakarya ini dirancang dengan tujuan strategis dan terukur. Pertama, menyusun draf struktur kurikulum jaminan sosial yang relevan dan aplikatif bagi pesantren. Kurikulum ini diharapkan dapat menjadi acuan pembelajaran bagi santri agar memahami konsep dasar perlindungan sosial dan jaminan ketenagakerjaan sejak dini. Kedua, meningkatkan kapasitas peserta terkait manfaat, mekanisme, serta tata kelola kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pesantren mampu menjadi pusat edukasi dan sosialisasi di lingkungannya masing-masing.
Tujuan ketiga dari lokakarya ini adalah membentuk kelompok perdana Santri Jamsos, yakni santri yang dipersiapkan sebagai kader pelaksana dan pendamping implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 di tingkat komunitas pesantren. Santri Jamsos diharapkan menjadi agen penggerak yang mampu menjembatani pemahaman antara kebijakan negara dan kebutuhan masyarakat akar rumput. Adapun tujuan keempat adalah merumuskan rencana replikasi kurikulum serta pola pendampingan ke pesantren lain, agar sejalan dengan target nasional perluasan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang pemberdayaan masyarakat dan jaminan sosial. Hadir sebagai narasumber dan pemberi sambutan antara lain Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Direktur SDM dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Staf Ahli PED Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Anggota DJSN, serta Ketua Umum Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi).
Dalam sesi diskusi dan pemaparan materi, para narasumber menekankan pentingnya keterlibatan pesantren sebagai mitra strategis negara dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial. Pesantren dinilai memiliki basis komunitas yang kuat, struktur sosial yang mapan, serta kepercayaan publik yang tinggi, sehingga sangat efektif dalam mendukung kebijakan nasional.
Kepala Pesantren Al Ikhlash, Ahmad Yogya Pratama, menyampaikan bahwa keikutsertaan Pesantren Al Ikhlash dalam lokakarya ini merupakan amanah sekaligus peluang besar. Ia menegaskan bahwa santri merupakan entitas sosial yang sangat besar di Indonesia dan memiliki potensi strategis sebagai aktor penggerak program-program positif.
“Kegiatan ini sangat positif. Santri bukan hanya subjek pendidikan agama, tetapi juga memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial. Dengan bekal pengetahuan tentang jaminan sosial, santri dapat menjadi penggerak perlindungan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” tegas Ahmad Yogya Pratama.
Melalui partisipasi aktif dalam lokakarya ini, Pesantren Al Ikhlash menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan nasional, sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial berbasis nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. (Alam)
